Masuk

Tasikmalaya - Senin, 9 September 2024dilaksanakan Apel Pagi di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya di Halaman Bale Kota Tasikmalaya, dirangkaikan dengan Pemberian Pin orang tua asuh anak stunting untuk para ASN yang telah berhasil membantu anak asuhnya terbebas dari stunting. Apel pagi ini dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, dan diikuti oleh para pejabat tinggi pratama, dan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

 

PJ. Sekda Kota Tasikmalaya H. Asep Gofarulloh dalam amanatnya menyampaikan seperti diketahui bersama Kota Tasikmalaya stunting masih cukup tinggi. Sampai Minggu kemarin semester pertama kita tak terima penghargaan kaitan stunting. Hanya 7 kabupaten kota di Jawa Barat tak dapat penghargaan Salahsatunya Kota Tasikmalaya, bukan hanya tugas dinas KB dan Dinkes atau OPD tertentu tapi tugas semua bagaimana menekan stunting. Itu hal yang harus dilakukan karena sampai saat ini masih bertambah. Itu jadi bahan kita. 20 daerah dapat penghargaan soal tersebut. Kita tak dapat bantuan seperti DID lah. 

 

Bukan hanya penyelesaian di lapangan. Namun yang penting laporan yang disampaikan Pemkot ke kementerian terkait atau lembaga terkait, dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku jadi tersampaikan dengan baik dan sesuai jadwal serta ketentuan. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa laporan sebagai contoh itu, laporan keuangan tanggal 5-6 selesaiz ternyata orang lain 1-2 sudah tuntas. Maka punya kita jadi laporan akhir dari 93 kota di Indonesia. Itu menjadi hal yang perlu kita perbaiki. 

 

Laporan DAU misal harus tanggal sekian, DAK tanggal sekian, Bantuan Gubernur tanggal sekian. Akan turun dari pusat/provinsi, terselesaikan 3 hari setelah itu harus terlaporkan. Beberapa waktu lalu wali kota mengecek pelaporan kaitan pengelolaan keuangan , baik belanja atau pendapatan. Ternyata ada beberapa laporan kita yang belum terselesaikan ke sana. Seyogyanya laporan tersebut harus tersampaikan lewat SIPD ke pemerintah pusat. Kita pun baru menyadari bahwa data tersebut penting. Sebab, datanya akan dijadikan kaitan dengan penyampaian transfer pusat/provinsi ke daerah. 

 

Kemudian kemiskinan. Data kita cukup baik, naik 0,4 persen lebih. Dimana angka sekarang 11,10 persen. Dari 27 kota kabupaten kita juga tak dapat penghargaan atas penurunan kemiskinan yang relatif signifikan. Kita lagi-lagi, karena angka yang lain lebih tinggi lagi, juga pelaporannya lebih proaktif. Ini juga mohon nanti saling mengingatkan supaya itu tersampaikan. Termasuk pengelolaan APBD. Arah kebijakan 2024-2025 juga harus menyelaraskan kemiskinan stunting, inflasi dan kegiatan tematik lainnya. Karena jadi bagian yang harus terselesaikan 

 

Terakhir data inflasi sama kita tak dapat penghargaan, dari 27 kota kabupaten di Jabar. Belanja kita dibawah 93 kabupaten kota. Meski Juli kita di posisi hijau 20 besar. Di Jawa Barat untuk kota posisi ketiga atau keempat. 

Itu hal yang harus kita perbaiki untuk perbaikan kinerja, secara umum kinerja APBD kita kurang baik karena kita tak menerima prestasi dari kemiskinan, stunting, inflasi, dan belanja APBD. Itu yang perlu dibenahi, tentu rekan-rekan sudah memahami variabel mana yang harus diperhatikan baik laporan atau penempatan belanja dalam mendorong kemiskinan. Juga lainnya.